Kasus Lumpur Lapindo
Kasus lumpur lapindo sampai saat ini belum diselesaikan. Menurut Yusuf Wibisono (2006) bermula pada tanggal 27 mei 2006 bertempat di daerah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal. Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2 (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.
Pembangunan Gedung-Gedung bertingkat di Jakarta
Pembangunan gedung-gedung bertingkat yang memiliki arsitektur yang indah yang dikerjakan oleh arsitek-arsitek yang handal dalam bidangnya merupakan salah satu contoh pelanggaran etika profesi apabila pembagunan gedung bertingkat tidak sesuai aturan yang berlaku, tidak menselaraskan penghijauan, serta keselamatan orang-orang sekitar. Dampak apabila pembangunan gedung tidak sesuai seperti material yang digunakan dalam pembagunannya tidak standar akan menyebabkan runtuhnya bangunan tersebut tidak pada waktunya.
Sumber :
(http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo)
(http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar