Kasus Kontrak Kerja ataupun Kontrak Bisnis

Salah satu hal yang paling penting dalam pembentukan sebuah badan usaha adalah perizinan usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya untuk memberikan pembinaan, arahan, serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha/kerja dan demi terwujudnya keindahan, pembayaran pajak, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.
salah satunya adalah Kontrak Lump sum. Kontrak ini merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;

b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan dengan isi Kontrak

d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan

f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung kantor dan/atau rumah dinas, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan perencanaan bangunan yang menyebabkan perlunya penambahan/pengurangan pekerjaan. Penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut tidak dibolehkan jika kesepakatan tentang penyelesaian pekerjaan tersebut dituangkan dalam kontrak lump sum. Padahal dalam keadaan tertentu akibat dari tidak dibolehkan penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara. Berikut ini adalah contoh kasusnya:

Kasus 1.

Kontrak lump sum pekerjaan pembangunan gedung pertemuan yang dibiayai dari dana APBD nilai kontrak Rp7.000.000.000,- terdapat bagian pekerjaan penimbunan lahan halaman gedung pertemuan seluas 1000 m². Biaya penimbunan tersebut dalam surat penawaran tercantum Rp600.000.000,-. Pada tahapan pelaksanaan pekerjaan ternyata sebagian lahan halaman gedung pertemuan tersebut (seluas 300 m²) diklaim oleh masyarakat pemilik lahan. Dalam menghadapi kenyataan tersebut PPK harus mengambil suatu keputusan. Alternatif putusan yang dapat dipilih oleh PPK adalah:

1) Pembangunan gedung pertemuan dikerjakan sesuai kontrak awal tanpa perubahan berupa pengurangan pekerjaan. Di atas lahan seluas 300 m2 yang diklaim oleh masyarakat tetap dilakukan penimbunan meskipun pada akhirnya lahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai halaman gedung pertemuan karena dipasang pagar pembatas oleh masyarakat pemilik lahan. Serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan karena seluruh pekerjaan yang ada dalam kontrak telah dilaksanakan dan kepada penyedia pekerjaan dibayar penuh sebesar Rp7.000.000.000,-. Keputusan tersebut akan menyebabkan kerugian negara karena PPK melakukan penimbunan di atas lahan yang bukan milik pemerintah yang seharusnya tidak perlu dilakukan penimbunan.

2) Pembangunan gedung pertemuan dikerjakan sesuai kontrak tanpa perubahan berupa pengurangan pekerjaan. Secara formal pekerjaan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai kontrak. Namun pada kenyataannya pekerjaan penimbunan halaman gedung pertemuan hanya dilakukan di atas lahan milik pemerintah seluas 700 m². Sedangkan di atas lahan seluas 300 m2 yang diklaim oleh masyarakat tidak dilakukan penimbunan. Pada saat serah terima hasil pekerjaan dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. Berdasarkan Berita acara tersebut dilakukan pembayaran penuh Rp7.000.000.000,-.Keputusan tersebut bukan saja menyebabkan kerugian negara tetapi juga menyeret PPK dan PPHP ke dalam kasus korupsi karena melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan (piktif).

3)  PPK membuat keputusan yang isinya merubah jenis kontrak yang semula kontrak lump sum menjadi kontrak harga satuan. Perubahan tersebut hanya perubahan nama jenis kontrak saja dengan tujuan supaya dapat dilakukan pekerjaan tambah/kurang. Selanjutnya setelah jenis kontrak dirubah menjadi kontrak harga satuan PPK dan Penyedia pekerjaan sepakat melakukan perubahan isi kontrak dengan mengurangi pekerjaan penimbunan halaman semula 1000 m² menjadi 700 m².

Keputusan tersebut tidak sinkron dengan proses pelelangan yang telah dilakukan oleh Pokja ULP karena pada saat melaksanakan proses pelelangan Pokja ULP telah melaksanakan seluruh proses dengan cara yang ditentukan untuk kontrak lump sum. Penetapan pemenang lelang dan nilai kontrak telah ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan hasil koreksi aritmatik yang telah dilaksanakan menurut cara koreksi untuk kontrak lump sum. Seandainya sejak awal dilakukan pelelangan dengan cara yang ditentukan untuk kontrak harga satuan bisa jadi pemenang lelang tersebut adalah penyedia yang lain.

4) PPK membentuk tim pengendali pelaksanaan kontrak dan melakukan pengkajian terhadapi kondisi yang dihadapi. Selanjutnya PPK dan penyedia sepakat melakukan perubahan kontrak dengan mengurangi pekerjaan penimbunan halaman seluas 300 m. Pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan perubahan kontrak dan pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Alternatif ini tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (1) huruf f Perpres nomor 54 tahun 2010. Namun inilah salah satu pilihan yang risikonya paling kecil dan alasannya dapat diterima dalam rangka menghindari kerugian negara.

Kasus 2.

Pekerjaan pembangunan rumah dinas yang dibiayai dari dana APBD nilai kontrak Rp3.000.000.000,- terdapat bagian pekerjaan penimbunan lahan sebanyak 55 m³. Izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan kepada Pemerintah Daerah baru terbit setelah kontrak ditandatangani. Berdasarkan IMB pembangunan rumah dinas harus bergeser 5 m ke arah belakang menjauhi jalan raya. Akibat dari pergeseran lokasi tersebut posisi rumah dinas tersebut berada di atas lahan yang agak rendah dan selalu digenangi air hujan. Berdasarkan perhitungan bersama antara PPK, tim teknis, dan penyedia pekerjaan untuk menghindari ancaman banjir diperlukan tambahan pekerjaan penimbunan tanah sebanyak 200 m³. Jika tidak dilaksanakan penimbunan akan menyebabkan lantai bangunan rumah tersebut akan terendam air setiap turun hujan. Biaya penimbunan tersebut dapat diambil dari bagian pekerjaan pembuatan garasi. Penyedia mengusulkan agar pembuatan garasi ditiadakan diganti dengan penambahan penimbunan. Menghadapi situasi ini PPK harus mengambil keputusan. Alternatif putusan yang dapat ditempuh antara lain:

1) Tetap memerintahkan penyedia membangun di atas lahan yang direncanakan tanpa memperdulikan lokasi yang diizinkan dalam IMB. Pilihan tersebut tidak memerlukan pekerjaan tambah/kurang. Risiko putusan tersebut adalah sewaktu-waktu proses pembangunannya dapat dihentikan oleh pihak Pemerintah Daerah karena tidak sesuai IMB. Jika terjadi pelebaran jalan yang mengharuskan rumah dinas tersebut dibongkar, maka pembongkaran rumah tersebut tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

2) Tetap memerintahkan penyedia membangun di atas lahan yang diizinkan dalam IMB tetapi tidak melakukan perubahan pekerjaan. Pilihan tersebut memang tidak memerlukan pekerjaan tambah/kurang. Namun setiap kali turun hujan rumah dinas yang telah dibangun tersebut akan selalu direndami air karena letaknya lebih rendah dari permukaan tanah di sekelilingnya.

3) Melakukan perubahan kontrak dengan mengurangi pekerjaan pembuatan garasi dan menambahkan pekerjaan penimbunan sesuai hasil perhitungan bersama tim teknis dan penyedia. Alternatif ini tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (1) huruf f Perpres nomor 54 tahun 2010. Namun perlu dilakukan dalam rangka menghindari kerugian negara.

Kasus 3.

Dalam DIPA kantor X dialokasikan dana pembangunan gedung kantor dan 3 unit rumah dinas sebesar Rp7.000.000.000,- Berdasarkan gambar disain dan engeener’s estimation (EE) yang dibuat oleh konsultan perencana telah ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri HPS sebesar Rp6.900.000.000,-. Agar leluasa melakukan perubahan kontrak, PPK menetapkan jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak harga satuan. Dalam proses pelelangan Pokja ULP telah menetapkan pemenang lelang PT. A dengan total penawaran Rp6.250.000.000,- dan berdasarkan hasil lelang tersebut PPK dan PT. A telah menandatangani kontrak pembangunan gedung dan 3 unit rumah dinas dengan nilai Rp.6.250.000.000,- Atas kontrak yang sudah ditandatangani tersebut, dengan alasan pemanfaatan sisa anggaran maka PPK melakukan perubahan kontrak dengan cara:

1) Bersama-sama dengan PT. A menambah pekerjaan baru dalam kontrak yang telah disepakati dengan PT.A berupa pembangunan sebuah rumah dinas senile Rp600.000.000,- sehingga rumah dinas yang harus dibangun oleh PT. A menjadi 4 unit dan nilai kontrak seluruhnya menjadi Rp6.850.000.000,- atau

2) Bersama-sama dengan PT. A merubah disain, model, dan ukuran rumah dinas yang telah dikontrakkan serta merubah nilai kontrak menjadi lebih besar dengan tujuan untuk memanfaatkan sisa anggaran. Jika jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, maka perubahan kontrak berupa penambahan pekerjaan seperti di atas seakan-akan dibolehkan. Akan tetapi mengingat penetapan jenis kontrak harga satuan oleh PPK ditujukan untuk memungkinkan dilakukan penambahan pekerjaan, maka perubahan seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menghendaki agar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat menggunakan sumber dana seminim mungkin. Dalam pembangunan gedung dan rumah dinas yang dicontohkan di atas, ternyata cukup dengan dana Rp6.250.000.000,-. Karena itu tidak perlu dilakukan penambahan pekerjaan dengan merubah kontrak.

 

sumber :

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/PERUBAHAN_PEKERJAAN_DALAM_KONTRAK_PEKERJAAN_KONSTRUKSI.pdf