Kasus Kontrak Kerja ataupun Kontrak Bisnis

Salah satu hal yang paling penting dalam pembentukan sebuah badan usaha adalah perizinan usaha. Izin usaha merupakan bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Tujuannya untuk memberikan pembinaan, arahan, serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan berusaha/kerja dan demi terwujudnya keindahan, pembayaran pajak, menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.
salah satunya adalah Kontrak Lump sum. Kontrak ini merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;

b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;

c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan dengan isi Kontrak

d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);

e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan

f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi seperti pembangunan gedung kantor dan/atau rumah dinas, tidak jarang ditemukan adanya kesalahan perencanaan bangunan yang menyebabkan perlunya penambahan/pengurangan pekerjaan. Penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut tidak dibolehkan jika kesepakatan tentang penyelesaian pekerjaan tersebut dituangkan dalam kontrak lump sum. Padahal dalam keadaan tertentu akibat dari tidak dibolehkan penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara. Berikut ini adalah contoh kasusnya:

Kasus 1.

Kontrak lump sum pekerjaan pembangunan gedung pertemuan yang dibiayai dari dana APBD nilai kontrak Rp7.000.000.000,- terdapat bagian pekerjaan penimbunan lahan halaman gedung pertemuan seluas 1000 m². Biaya penimbunan tersebut dalam surat penawaran tercantum Rp600.000.000,-. Pada tahapan pelaksanaan pekerjaan ternyata sebagian lahan halaman gedung pertemuan tersebut (seluas 300 m²) diklaim oleh masyarakat pemilik lahan. Dalam menghadapi kenyataan tersebut PPK harus mengambil suatu keputusan. Alternatif putusan yang dapat dipilih oleh PPK adalah:

1) Pembangunan gedung pertemuan dikerjakan sesuai kontrak awal tanpa perubahan berupa pengurangan pekerjaan. Di atas lahan seluas 300 m2 yang diklaim oleh masyarakat tetap dilakukan penimbunan meskipun pada akhirnya lahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai halaman gedung pertemuan karena dipasang pagar pembatas oleh masyarakat pemilik lahan. Serah terima pekerjaan dapat dilaksanakan karena seluruh pekerjaan yang ada dalam kontrak telah dilaksanakan dan kepada penyedia pekerjaan dibayar penuh sebesar Rp7.000.000.000,-. Keputusan tersebut akan menyebabkan kerugian negara karena PPK melakukan penimbunan di atas lahan yang bukan milik pemerintah yang seharusnya tidak perlu dilakukan penimbunan.

2) Pembangunan gedung pertemuan dikerjakan sesuai kontrak tanpa perubahan berupa pengurangan pekerjaan. Secara formal pekerjaan seluruh pekerjaan dilakukan sesuai kontrak. Namun pada kenyataannya pekerjaan penimbunan halaman gedung pertemuan hanya dilakukan di atas lahan milik pemerintah seluas 700 m². Sedangkan di atas lahan seluas 300 m2 yang diklaim oleh masyarakat tidak dilakukan penimbunan. Pada saat serah terima hasil pekerjaan dinyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. Berdasarkan Berita acara tersebut dilakukan pembayaran penuh Rp7.000.000.000,-.Keputusan tersebut bukan saja menyebabkan kerugian negara tetapi juga menyeret PPK dan PPHP ke dalam kasus korupsi karena melakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan (piktif).

3)  PPK membuat keputusan yang isinya merubah jenis kontrak yang semula kontrak lump sum menjadi kontrak harga satuan. Perubahan tersebut hanya perubahan nama jenis kontrak saja dengan tujuan supaya dapat dilakukan pekerjaan tambah/kurang. Selanjutnya setelah jenis kontrak dirubah menjadi kontrak harga satuan PPK dan Penyedia pekerjaan sepakat melakukan perubahan isi kontrak dengan mengurangi pekerjaan penimbunan halaman semula 1000 m² menjadi 700 m².

Keputusan tersebut tidak sinkron dengan proses pelelangan yang telah dilakukan oleh Pokja ULP karena pada saat melaksanakan proses pelelangan Pokja ULP telah melaksanakan seluruh proses dengan cara yang ditentukan untuk kontrak lump sum. Penetapan pemenang lelang dan nilai kontrak telah ditetapkan oleh Pokja ULP berdasarkan hasil koreksi aritmatik yang telah dilaksanakan menurut cara koreksi untuk kontrak lump sum. Seandainya sejak awal dilakukan pelelangan dengan cara yang ditentukan untuk kontrak harga satuan bisa jadi pemenang lelang tersebut adalah penyedia yang lain.

4) PPK membentuk tim pengendali pelaksanaan kontrak dan melakukan pengkajian terhadapi kondisi yang dihadapi. Selanjutnya PPK dan penyedia sepakat melakukan perubahan kontrak dengan mengurangi pekerjaan penimbunan halaman seluas 300 m. Pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan perubahan kontrak dan pembayaran atas hasil pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Alternatif ini tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (1) huruf f Perpres nomor 54 tahun 2010. Namun inilah salah satu pilihan yang risikonya paling kecil dan alasannya dapat diterima dalam rangka menghindari kerugian negara.

Kasus 2.

Pekerjaan pembangunan rumah dinas yang dibiayai dari dana APBD nilai kontrak Rp3.000.000.000,- terdapat bagian pekerjaan penimbunan lahan sebanyak 55 m³. Izin mendirikan bangunan (IMB) yang diajukan kepada Pemerintah Daerah baru terbit setelah kontrak ditandatangani. Berdasarkan IMB pembangunan rumah dinas harus bergeser 5 m ke arah belakang menjauhi jalan raya. Akibat dari pergeseran lokasi tersebut posisi rumah dinas tersebut berada di atas lahan yang agak rendah dan selalu digenangi air hujan. Berdasarkan perhitungan bersama antara PPK, tim teknis, dan penyedia pekerjaan untuk menghindari ancaman banjir diperlukan tambahan pekerjaan penimbunan tanah sebanyak 200 m³. Jika tidak dilaksanakan penimbunan akan menyebabkan lantai bangunan rumah tersebut akan terendam air setiap turun hujan. Biaya penimbunan tersebut dapat diambil dari bagian pekerjaan pembuatan garasi. Penyedia mengusulkan agar pembuatan garasi ditiadakan diganti dengan penambahan penimbunan. Menghadapi situasi ini PPK harus mengambil keputusan. Alternatif putusan yang dapat ditempuh antara lain:

1) Tetap memerintahkan penyedia membangun di atas lahan yang direncanakan tanpa memperdulikan lokasi yang diizinkan dalam IMB. Pilihan tersebut tidak memerlukan pekerjaan tambah/kurang. Risiko putusan tersebut adalah sewaktu-waktu proses pembangunannya dapat dihentikan oleh pihak Pemerintah Daerah karena tidak sesuai IMB. Jika terjadi pelebaran jalan yang mengharuskan rumah dinas tersebut dibongkar, maka pembongkaran rumah tersebut tidak dapat mengajukan klaim ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

2) Tetap memerintahkan penyedia membangun di atas lahan yang diizinkan dalam IMB tetapi tidak melakukan perubahan pekerjaan. Pilihan tersebut memang tidak memerlukan pekerjaan tambah/kurang. Namun setiap kali turun hujan rumah dinas yang telah dibangun tersebut akan selalu direndami air karena letaknya lebih rendah dari permukaan tanah di sekelilingnya.

3) Melakukan perubahan kontrak dengan mengurangi pekerjaan pembuatan garasi dan menambahkan pekerjaan penimbunan sesuai hasil perhitungan bersama tim teknis dan penyedia. Alternatif ini tidak sesuai dengan pasal 51 ayat (1) huruf f Perpres nomor 54 tahun 2010. Namun perlu dilakukan dalam rangka menghindari kerugian negara.

Kasus 3.

Dalam DIPA kantor X dialokasikan dana pembangunan gedung kantor dan 3 unit rumah dinas sebesar Rp7.000.000.000,- Berdasarkan gambar disain dan engeener’s estimation (EE) yang dibuat oleh konsultan perencana telah ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri HPS sebesar Rp6.900.000.000,-. Agar leluasa melakukan perubahan kontrak, PPK menetapkan jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak harga satuan. Dalam proses pelelangan Pokja ULP telah menetapkan pemenang lelang PT. A dengan total penawaran Rp6.250.000.000,- dan berdasarkan hasil lelang tersebut PPK dan PT. A telah menandatangani kontrak pembangunan gedung dan 3 unit rumah dinas dengan nilai Rp.6.250.000.000,- Atas kontrak yang sudah ditandatangani tersebut, dengan alasan pemanfaatan sisa anggaran maka PPK melakukan perubahan kontrak dengan cara:

1) Bersama-sama dengan PT. A menambah pekerjaan baru dalam kontrak yang telah disepakati dengan PT.A berupa pembangunan sebuah rumah dinas senile Rp600.000.000,- sehingga rumah dinas yang harus dibangun oleh PT. A menjadi 4 unit dan nilai kontrak seluruhnya menjadi Rp6.850.000.000,- atau

2) Bersama-sama dengan PT. A merubah disain, model, dan ukuran rumah dinas yang telah dikontrakkan serta merubah nilai kontrak menjadi lebih besar dengan tujuan untuk memanfaatkan sisa anggaran. Jika jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak harga satuan, maka perubahan kontrak berupa penambahan pekerjaan seperti di atas seakan-akan dibolehkan. Akan tetapi mengingat penetapan jenis kontrak harga satuan oleh PPK ditujukan untuk memungkinkan dilakukan penambahan pekerjaan, maka perubahan seperti ini sebenarnya tidak dibolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip efisien dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menghendaki agar pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat menggunakan sumber dana seminim mungkin. Dalam pembangunan gedung dan rumah dinas yang dicontohkan di atas, ternyata cukup dengan dana Rp6.250.000.000,-. Karena itu tidak perlu dilakukan penambahan pekerjaan dengan merubah kontrak.

 

sumber :

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/images/file/palembang/attachments/PERUBAHAN_PEKERJAAN_DALAM_KONTRAK_PEKERJAAN_KONSTRUKSI.pdf 

Penerapan atau Penggunaan Standar Teknik dan Manajemen

Standard Teknik adalah serangkaian eksplisit syarat yang harus dilengkapi oleh BAHAN, PRODUK, atau LAYANAN. Jika bahan, produk atau jasa gagal melengkapi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, kemungkinan akan disebut sebagai berada di LUAR SPESIFIKASI. Standard teknik merupakan jenis sebuah standar yang sering dirujuk oleh suatu kontrak atau dokumen pengadaan. Standard teknik dapat ditulis oleh instansi pemerintah, organisasi standar (ASTM, ISO, CEN, dll)asosiasi perdagangan,perusahaan,dan lain-lain.

ASME (American Society of Mechanical Engineer) Merupakan organisasi non profit yang bergerak di bidang standarisasi teknik khususnya bidang teknik mesin. Organisasi ini dikenal untuk menetapkan kode dan standar untuk perangkat mekanis. ASME melakukan salah satu operasi terbesar di dunia penerbitan teknis melalui ASME Press, menyelenggarakan konferensi bidang teknis dan mengadakan kursus pengembangan profesional setiap tahun, dan mensponsori program pendidikan khususnya bidang teknik.

ANSI (American National Standards Institute) ANSI memiliki kapasitas sebagai administrator dan koordinator sistem standarisasi di USA selama lebih dari 90 tahun. Berdiri sejak tahun 1918, didirikan oleh 5 kelompok engineering dan 3 badan pemerintahan, sebagai organisasi non profit yang didukung oleh organisasi pemerintah maupun sektor swasta. ANSI memperkenalkan penggunaan standar internasional baik untuk sektor bisnis, kebijakan teknis secara nasional dan internasional.

SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu- satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu: A. Openess (keterbukaan) Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
Transparency (transparansi) Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak) Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
Effectiveness and relevance Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Coherence Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
Development dimension (berdimensi pembangunan) Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. (sumber Strategi BSN 2006-2009)

ISO 9001
ISO 9001 adalah standar internasional yang diakui dunia untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan bersifat global. SMM menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktifitas rutin perusahaan. Sistem ini besifat umum dan dapat diterapkan untuk berbagai jenis organisasi dan industri. Sistem ini juga bersifat fleksibel untuk mengarahkan berbagai organisasi dan industri dalam mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya untuk mencapai kepuasan pelanggan.

ISO 14001 = Standar Lingkungan ISO 14001 dipelajari oleh berbagai bidang pendidikan namun tidak “seumum” ISO 9001 yang banyak ditemui di bidang apa saja. Sistem manajemen ini banyak ditemui pada bidang teknik lingkungan. Selain itu sistem manajemen ini juga mempunyai kaitan dengan bidang ergonomi (teknik industri) terutama pada kuliah manajemen limbah industri. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa bidang lingkungan hidup atau ekologi dan ergonomi mempunyai hubungan yang cukup kuat.

OHSAS 18001 = Standar Keselamatan dan Kesehatan OHSAS 18001 adalah suatu standard internasional untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja/perusahaan. Banyak organisasi di berbagai negara telah mengadopsi OHSAS 18001 untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur yang mengharuskan organisasi secara konsisten mengidentifikasi dan mengendalikan resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja; serta memperbaiki kinerja dan citra perusahaan. rangkaian eksplisit syarat yang harus dilengkapi oleh BAHAN, PRODUK, atau LAYANAN. Jika bahan, produk atau jasa gagal melengkapi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, kemungkinan akan disebut sebagai berada di LUAR SPESIFIKASI. Standard teknik merupakan jenis sebuah standar yang sering dirujuk oleh suatu kontrak atau dokumen pengadaan. Standard teknik dapat ditulis oleh instansi pemerintah, organisasi standar(ASTM, ISO, CEN, dll) asosiasi perdagangan,perusahaan,dan lain-lain

sumber :
dian.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/42719/ETIKA+PROFESI+%283%29.pdf#sthash.lTrVHm4m.dpuf

Perusahaan yang Menerapkan ISO 9000 dan ISO 14000

ISO adalah Internasional untuk Standardisasi (International Organization for Standardization) dan disingkat ISO. ISO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara. Sebelum menjadi nama ISO pada awalnya lembaga tersebut bernama IOS. Tetapi sekarang lebih sering menggunakan singkatan ISO, karena dalam bahasa Yunani isos berarti sama (equal). Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik atau isonomi.

Lembaga ISO Didirikan pada 23 Februari 1947, Lembaga ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standardisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lain standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM Bank, ukuran dan ketebalan kertas dan lainnya.
Menetapkan suatu standar tersebut mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk bersama-sama membahas standarisasi dalam Komite Teknis (TC), Sub Komite (SC) dan Kelompok Kerja (WG). 

ISO adalah organisasi nonpemerintah, kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya. Prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.

ISO bekerja sama dengan Komisi Elektroteknik Internasional (IEC) yang bertanggung jawab terhadap standardisasi peralatan elektronik. Penerapan ISO di suatu perusahaan berguna untuk:
· Meningkatkan citra perusahaan
· Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan
· Meningkatkan efisiensi kegiatan
· Memperbaiki manajemen organisasi dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran

   dan tindakan perbaikan (plan, do, check, act)
· Meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengelolaan

   lingkungan
· Mengurangi risiko usaha
· Meningkatkan daya saing
· Meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkepentingan
· Mendapat kepercayaan dari konsumen/mitra kerja/pemodal

ISO 9001

ISO 9001 merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya.
Generic berarti standar yang sama dapat diterapkan pada berbagai organisasi, besar atau pun kecil, apapun produk dan layanannya, dalam sembarang aktifitas suatu sektor, dan apakah itu adalah perusahaan business, layanan publik atau departemen pemerintahan.
Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkannya sendiri, seperti: Memenuhi persyaratan kualitas pelanggan, sesuai dengan peraturan, atau tujuan lingkungan.
ISO 9001 adalah standar internasional yang diakui untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM). SMM menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan dan seperangkat prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan manajemen secara nyata dalam aktifitas rutin perusahaan untuk terciptanya konsistensi mencapai kepuasan pelanggan.


ISO 14000

ISO 14000 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi untuk meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan (proses dll) mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air atau tanah, mematuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan-persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku, memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan.


ISO 14000 serupa dengan ISO 9000 - manajemen mutu dalam hal berkaitan dengan bagaimana sebuah produk diproduksi ketimbang tentang produk itu sendiri. Sebagaimana halnya ISO 9000, sertifikasinya dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh ISO sendiri. Standar audit ISO 19001 diterapkan saat mengaudit ketaatan ISO 9000 dan 14000 sekaligus.


Perusahaan yang menerapkan manajemen iso 9001 dan 140001
Di Indonesia terkait mengenai manajemen mutu iso 9001 dan 14000 sudah banyak perusahaan yang menerapkan manajemen tersebut. Beikut ini adalah 5 perusahaan yang sudah menerapkan manajemen mutu iso 9001 dan 14000.

1. PT. AMARTA KARYA
2. PT. Krakatau Steel
3. PT. LG elektronik Indonesia
4. PT. Showa indonesia manufacturing
5. PT. Kabel metal Indonesia

sumber :

http://ozifachrur.blogspot.co.id/2015/04/sebutkan-10-nama-perusahaan-yang.html 

http://www.safetyshoe.com/tag/pengertian-iso-9001-pdf/

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO_14000

Kode Etik Tenaga Kerja

Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

Klasifikasi Tenaga Kerja

1. Berdasarkan Kualitasnya

    Tenaga kerja terdidik

    Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam

    bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara,

    dokter, guru, dan lain-lain.

    Tenaga kerja terlatih

    Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan

    melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang

    sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik dan

    lain-lain.

    Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

    Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan

    tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Hubungan Etika dengan Tenaga Kerja 

Bahwa untuk mencapai tujuan Perusahaan sehingga Perusahaan dapat menjalankan kegiatan opersionalnya dengan baik dan lancar, mampu meraih keuntungan dan berkembang di masa depan, maka terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis antara Perusahaan dengan karyawannya adalah syarat utama yang harus di penuhi. Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, Direksi menetapkan suatu pedoman tentang Perilaku Etis (Code of Conduct ) yang memuat nilai-nilai etika berusaha. Nilai-nilai yang di anut oleh Perusahaan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Perusahaan serta harus di terapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perusahaan untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran Perusahaan. Budaya kerja perlu di bangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perusahaan serta kepentingan pihak stakeholders. Selain itu, budaya kerja di kembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Pada hakekatnya Perilaku Etis berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaa prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran). 

Maksud dan tujuan Perilaku Etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan.

Etika dan Hubungan dengan Tenaga Kerja ialah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan eksploitasi atas pekerja demi mengejar keuntungan semata.
2. Memperlakukan pekerja/karyawan sebagai asset perusahaan yang berharga, bukan hanya sekedar

    komoditi dan pelengkap semata.
3. Melakukan pembayaran upah pekerja, tunjangan-tunjangan kesejahteraan dan

    menyediakan fasilitas kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
4. Tidak melakukan diskriminasi atau perbedaan berdasarkan SARA kepada pekerja, baik

    dalam rangka penerimaan maupun penempatan di perusahaannya.
5.  Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja untuk menunjukkan

     kemampuannya dan meningkatkan keterampilannya.
6.  Melakukan penilaian secara objektif (adil) dan menghilangkan sentimen pribadi dalam rangka

     evaluasi atas hasil pekerjaan pekerja untuk mengembangkan kariernya.
7.  Tidak berusaha menghalang-halangi pekerja untuk membentuk wadah

     paguyuban/serikat pekerja.
8.  Taat dan tunduk pada Undang-undang Tenaga Kerja dan peraturan

     peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

sumber :  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

http://www.academia.edu/6407940/ETIKA_DAN_HUBUNGAN_DENGAN_TENAGA_KERJA

Tulisan - Kepakaran Seorang Sarjana Teknik Industri

1. Apa sebenarnya kepakaran dari seorang sarjana teknik industri
Seorang sarjana teknik industri harus mampu mengalokasikan segala sesuatu dengan optimal dan efisien. Seorang sarjana teknik industri dapat merencanakan, menjalankan, mengendalikan dan mengoptimalkan proses dalam segala sistem terutama sistem produksi. Kepakaran teknik industri adalah memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang lapangan pekerjaan. Dengan semua bekal ilmu yang telah didapatkan, seorang sarjana teknik industri diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak karena seorang sarjana teknik industri selain dapat me-manage suatu sistem dengan baik, juga dapat secara langsung turun tangan dalam memperbaiki sistem tersebut secara kontinyu.
 

2. Karakter-karakter tidakber-ETIKA dalam kehidupan sehari-hari :

Egois
Seorang dengan karakter egois cenderung mengutamakan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain dan selalu menganggap dirinya yang paling benar.

Tempramental
Orang dengan karakter tempramental cenderung akan dengan mudah menghujat dan menyalahkan orang lain dengan cara yang tidak beretika seperti membentak, memaki ataupun berlaku kasar dan lain-lain.

Pendendam
Orang yang pendendam akan susah untuk memaafkan terlebih melupakan kesalahan orang lain. Hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi hubungan dengan orang di sekitarnya.

Iri hati
Seseorang yang iri hati tidak akan senang jika melihat orang lain senang dan justru akan senang jika orang lain sedang mengalami kesusahan. Sehingga tanpa disadari orang yang iri hati akan melakukan berbagai cara untuk selalu menjadi “lebih” dibandingkan dengan orang lain.

Sombong
Kesombongan adalah hal yang paling dibenci dalam lingkungan masyarakat. Seseorang yang sombong selalu merasa dirinya paling hebat sehingga dengan sengaja sering melontarkan atau melakukan tindakan yang dapat merendahkan dan menyinggung orang lain.
 

3. Aktivitas tidak ber-ETIKA profesional dalam bekerja :

Seorang petinggi negara yang telah berjanji untuk mengabdi kepada rakyat namun malah melakukan korupsi yang memakan uang rakyat.
Dokter yang melakukan mal praktek kepada pasiennya.
Hakim yang rela disuap untuk meringankan atau menghilangkan hukuman untuk tersangka dalam suatu kasus kejahatan.

Pengajar yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak didiknya.

Jurnalis yang membuat berita secara tidak netral dengan memihak pada satu figur, golongan atau kalangan tertentu.

Kasus Pelanggaran Etika Profesi di Bidang Industri

Kasus Lumpur Lapindo

Kasus lumpur lapindo sampai saat ini belum diselesaikan. Menurut Yusuf Wibisono (2006) bermula pada tanggal 27 mei 2006 bertempat di daerah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Akibatnya, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur: genangan hingga setinggi 6 meter pada pemukiman; total warga yang dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa; rumah/tempat tinggal yang rusak sebanyak 1.683 unit; areal pertanian dan perkebunan rusak hingga lebih dari 200 ha; lebih dari 15 pabrik yang tergenang menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan lebih dari 1.873 orang; tidak berfungsinya sarana pendidikan; kerusakan lingkungan wilayah yang tergenangi; rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon); terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Ngoro (Mojokerto) dan Pasuruan yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Lumpur juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Kandungan logam berat (Hg), misalnya, mencapai 2,565 mg/liter Hg, padahal baku mutunya hanya 0,002 mg/liter Hg. Hal ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi kulit dan kanker.4 Kandungan fenol bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal. Selain perusakan lingkungan dan gangguan kesehatan, dampak sosial banjir lumpur tidak bisa dipandang remeh. Setelah lebih dari 100 hari tidak menunjukkan perbaikan kondisi, baik menyangkut kepedulian pemerintah, terganggunya pendidikan dan sumber penghasilan, ketidakpastian penyelesaian, dan tekanan psikis yang bertubi-tubi, krisis sosial mulai mengemuka. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, teori konspirasi penyuapan oleh Lapindo,6 rebutan truk pembawa tanah urugan hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur setelah skenario penanganan teknis kebocoran 1 (menggunakan snubbing unit) dan 2 (pembuatan relief well) mengalami kegagalan. Akhirnya, yang muncul adalah konflik horisontal.

Pembangunan Gedung-Gedung bertingkat di Jakarta

Pembangunan gedung-gedung bertingkat yang memiliki arsitektur yang indah yang dikerjakan oleh arsitek-arsitek yang handal dalam bidangnya merupakan salah satu contoh pelanggaran etika profesi apabila pembagunan gedung bertingkat tidak sesuai aturan yang berlaku, tidak menselaraskan penghijauan, serta keselamatan orang-orang sekitar. Dampak apabila pembangunan gedung tidak sesuai seperti material yang digunakan dalam pembagunannya tidak standar akan menyebabkan runtuhnya bangunan tersebut tidak pada waktunya.

Sumber :
(http://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_lumpur_panas_Sidoarjo)
(http://agorsiloku.wordpress.com/2006/10/11/tragedi-lumpur-lapindo/)

Pengertian Etika, Profesi dan Profesional Menurut Para Ahli

1. Etika

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

 

Pengertian Etika (etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. 

Perkataan etika atau lazim juga disebut etik merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini : 

Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 
Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. 
Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. 
Menurut Bertens : Nilai- nilai atau norma – norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
Menurut W. J. S. Poerwadarminto: Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Menurut Prof. DR. Franz Magnis Suseno: Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia. 
Menurut Ramali dan Pamuncak: Etika adalah pengetahuan tentang prilaku yang benar dalam satu profesi.
Menurut H. A. Mustafa: Etika adalah ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. 
Menurut KBBI : Etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Menurut Sumaryono : Etika berkembang menjadi studi tentang manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan manusia pada umumnya. Selain itu etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

2. Profesi

 

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer,teknik dan desainer. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus  dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi profesi menurut beberapa para ahli :

SCHEIN, E.H (1962) : Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat. 

HUGHES, E.C (1963) : Perofesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.
DANIEL BELL (1973) : Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. 
PAUL F. COMENISCH (1983) : Profesi adalah "komunitas moral" yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. 
KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA : Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.
K. BERTENS : Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
SITI NAFSIAH : Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.
DONI KOESOEMA A : Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat.

3. Profesionalisme

 

Profesionalisme atau professionalism merupakan kata keterangan yang secara garis besar menunjuk kepada sifat profesi (tingkatannya). Di dalam profesionalisme itu terdapat keterampilan, penilaian yang baik, dan perilaku sopan yang diharapkan dari seseorang yang dilatih untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Di sinilah orang-orang yang profesional akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak profesional meskipun dalam pekerjaan yang sama atau bekerja dalam suatu ruang yang sama (faktor profesionalisme).

Profesionalisme menurut para ahli:

Profesionalisme menurut Soedijarto (1990:57) mendefinisikan profesionalisme sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan.

Profesionalisme menurut Dwiyanto (2011:157) yaitu, “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik”.

Profesionalisme menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah, “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.”

Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2004:157) mengungkapkan bahwa, “Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan”.

Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik menurut Kurniawan (2005:79) digambarkan sebagai, “Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah resposivitas”.

Korten dan Alfonso (1981) Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (ask - requirement)”. 

Profesionalitas menurut Philips (1991:43) memberikan definisi profesionalisme sebagai individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

Sumber :

http://pakarcomputer.blogspot.com/2012/02/pengertian-profesi-menurut-para-pakar.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-etika-menurut-para-ahli.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi

http://sumberfkip.blogspot.co.id/2015/09/Pengertian-Profesionalisme_84.html