Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.
Klasifikasi Tenaga Kerja
1. Berdasarkan Kualitasnya
Tenaga kerja terdidik
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam
bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara,
dokter, guru, dan lain-lain.
Tenaga kerja terlatih
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan
melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang
sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik dan
lain-lain.
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan
tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.
Hubungan Etika dengan Tenaga Kerja
Hubungan Etika dengan Tenaga Kerja
Bahwa untuk mencapai tujuan Perusahaan sehingga Perusahaan dapat menjalankan kegiatan opersionalnya dengan baik dan lancar, mampu meraih keuntungan dan berkembang di masa depan, maka terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis antara Perusahaan dengan karyawannya adalah syarat utama yang harus di penuhi. Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, Direksi menetapkan suatu pedoman tentang Perilaku Etis (Code of Conduct ) yang memuat nilai-nilai etika berusaha. Nilai-nilai yang di anut oleh Perusahaan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Perusahaan serta harus di terapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perusahaan untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran Perusahaan. Budaya kerja perlu di bangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perusahaan serta kepentingan pihak stakeholders. Selain itu, budaya kerja di kembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Pada hakekatnya Perilaku Etis berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaa prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran).
Maksud dan tujuan Perilaku Etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan.
Etika dan Hubungan dengan Tenaga Kerja ialah sebagai berikut:
1. Tidak melakukan eksploitasi atas pekerja demi mengejar keuntungan semata.
2. Memperlakukan pekerja/karyawan sebagai asset perusahaan yang berharga, bukan hanya sekedar
1. Tidak melakukan eksploitasi atas pekerja demi mengejar keuntungan semata.
2. Memperlakukan pekerja/karyawan sebagai asset perusahaan yang berharga, bukan hanya sekedar
komoditi dan pelengkap semata.
3. Melakukan pembayaran upah pekerja, tunjangan-tunjangan kesejahteraan dan
3. Melakukan pembayaran upah pekerja, tunjangan-tunjangan kesejahteraan dan
menyediakan fasilitas kerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
4. Tidak melakukan diskriminasi atau perbedaan berdasarkan SARA kepada pekerja, baik
4. Tidak melakukan diskriminasi atau perbedaan berdasarkan SARA kepada pekerja, baik
dalam rangka penerimaan maupun penempatan di perusahaannya.
5. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja untuk menunjukkan
5. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja untuk menunjukkan
kemampuannya dan meningkatkan keterampilannya.
6. Melakukan penilaian secara objektif (adil) dan menghilangkan sentimen pribadi dalam rangka
6. Melakukan penilaian secara objektif (adil) dan menghilangkan sentimen pribadi dalam rangka
evaluasi atas hasil pekerjaan pekerja untuk mengembangkan kariernya.
7. Tidak berusaha menghalang-halangi pekerja untuk membentuk wadah
7. Tidak berusaha menghalang-halangi pekerja untuk membentuk wadah
paguyuban/serikat pekerja.
8. Taat dan tunduk pada Undang-undang Tenaga Kerja dan peraturan
8. Taat dan tunduk pada Undang-undang Tenaga Kerja dan peraturan
peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar